BIMA adalah Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Satu aplikasi yang digunakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mengelola hibah penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen di Perguruan tinggi negeri maupun swasta. Melalui aplikasi ini tiap tahun kementerian ini mengelola dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang jumlah dananya triliun rupiah. Tiap tahun pula para dosen selalu menunggu jadwal pendaftaran hingga pengumuman diterima atau tidaknya proposal yang diusulkan. 

Indonesian Game Rating System (IGRS) atau Sistem Rating Gim Indonesia merupakan kebijakan terhadap klasifikasi jenis gim video (video game) berbasis umur dan konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Sistem ini mulai diberlakukan pada ekosistem Steam sejak 4 April 2026 dengan rating 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Selain sistem rating tersebut, Kemkomdigi berhak menolak peredaran produk gim video yang memiliki konten bermasalah dengan label RC (Refused Classification) sehingga tidak layak untuk dijual di Indonesia. Rating tersebut diimplementasikan sesuai dengan landasan hukum pada Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi gim dan sudah tertera melalui laman resmi IGRS.

Banyak yang percaya bahwa penuaan adalah proses linier yang tak terelakkan—sebuah penurunan perlahan menuju kerapuhan organ. Namun, sebuah pemikiran revolusioner muncul: Jika Anda saat ini berusia 59 tahun, Anda tidak harus menerima kondisi organ yang melemah. Melalui protokol Kembali Muda, kita bertujuan menarik kondisi fisik dan fungsi organ dalam mundur 30 tahun ke belakang hingga mencapai vitalitas usia 29 tahun.

Dunia media sosial kita belakangan ini kembali gaduh oleh fenomena tahunan: perbedaan penetapan awal bulan Hijriah. Namun, kegaduhan kali ini sedikit berbeda. Di tengah kemudahan akses data astronomi melalui aplikasi seperti Stellarium hingga kriteria visibilitas MABIMS yang semakin presisi, perdebatan justru sering kali tidak berujung pada pencerahan. Yang terjadi malah benturan ego. Sering kali, argumen data dibalas dengan tameng gelar akademik atau otoritas keagamaan.

Bukan orang Minang di group atau pada meeting meeting seminar untuk tinggal diam. Mereka terbiasa untuk mengkritik siapapun saja, kendatipun itu pimpinan daerah, tokoh adat dan presiden sekalipun. Pokoknya apa saja masalah yang didiskusikan akan ramai, saling sahut menyahut.

µþ¾±²õ³¾¾±±ô±ôÄå³ó¾±°ù°ù²¹³ó³¾Äå²Ô¾±°ù°ù²¹³óÄ«³¾. Menjelang Ramadhan atau Syawal, umat Islam di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi lama: Hisab atau Rukyat? Perdebatan ini seolah menjadi ritual tahunan yang tak kunjung usai. Namun, belakangan ini saya menemukan perspektif menarik yang berangkat dari keunikan linguistik Al-Qur’an. Saya mulai memberanikan diri menelusuri ayat-ayat suci, tentu dengan bantuan model bahasa cerdas (AI) sebagai "teleskop digital" untuk memetakan frekuensi kata, yang kemudian saya verifikasi secara manual agar tetap dalam koridor makna yang benar.

Dalam beberapa tahun terakhir, satu kata semakin sering terdengar dalam percakapan dosen di berbagai kampus di Indonesia, yaitu kata Scopus. Kata ini muncul di ruang dosen, seminar penelitian, hingga grup WhatsApp akademik. Bagi sebagian dosen, Scopus dipandang sebagai simbol prestise akademik. Bagi yang lain, ia terasa seperti beban administratif yang harus dikejar demi kenaikan jabatan.

Senin, 8 Desember 2025 Saya dikontak Prof. Revis, Wakil Rektor IV Universitas Jambi. Tim tanggap darurat Bencana begerak dari Jambi hari sebelumnya. Tim ini berencana untuk menuju Palembayan di Kabupaten Agam salah satu daerah terdampak parah oleh bencana Banjir dan longsor. Semula tim mau memasuki wilayah itu melalui Bukittinggi. Namun jalur Bukittinggi ke Palembayan terputus. Satu-satunya jalan adalah melalui Solok menuju Padang, dari Padang terus ke Lubuk Basung.

Sejak kebijakan Dana Desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015, pemerintah Indonesia  menaruh harapan besar bahwa pembangunan di tingkat desa akan menjadi lebih adil, partisipatif, dan bertumpu pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2024, alokasi Dana Desa pada tahun pertama implementasi kebijakan ini mencapai Rp20.766,2 miliar. Angka tersebut terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp71.000 miliar pada tahun 2024. Sepanjang periode 2015 hingga 2024, total Dana Desa yang telah dialokasikan negara mencapai Rp 609,9 triliun dan disalurkan kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia. Besarnya alokasi ini menjadikan Dana Desa sebagai faktor pendapatan terbesar dalam APBDes dan menjadikan desa sebagai pusat konsentrasi kebijakan pembangunan nasional.