Padang (UNAND) 鈥� 杏吧原版影音 (UNAND) bersama Tim Pengarah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia menggelar audiensi dan diskusi penanggulangan bencana. Kegiatan ini bertujuan menghimpun pandangan, hasil kajian, dan rekomendasi akademisi serta pakar kebencanaan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (22/10).

Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, S.T., menyoroti pentingnya pembenahan aspek mendasar dalam proses pemulihan pascabencana, terutama sinkronisasi data. Menurutnya, keterlambatan penyaluran bantuan dan lambatnya pemulihan ekonomi masyarakat dapat terjadi ketika persoalan data belum diselesaikan dengan baik.

Ia menekankan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diawali dengan penyelesaian persoalan mendasar agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berjalan efektif.

Sementara itu, Prof. Syamsul Maarif selaku tim pakar menegaskan bahwa arah rekonstruksi harus mengacu pada prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan lebih baik dan tangguh terhadap risiko bencana. Ia juga menyoroti pentingnya peran media, termasuk influencer yang memiliki jangkauan luas di masyarakat, dalam menyampaikan edukasi kebencanaan.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan serta perubahan kondisi secara berkala, baik pada musim hujan maupun kemarau, agar lebih siap menghadapi potensi bencana. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui kajian akademik dan identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemulihan, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Tim Pakar Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, Charles Mekardi HAM, turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi. Ia mendorong agar pengetahuan dan hasil kajian yang dihasilkan perguruan tinggi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata (knowledge into action), bukan sekadar menjadi bahan bacaan atau literatur.

Senada dengan hal tersebut, Brigjen Andre Julian dari Satgas PRRP menyampaikan bahwa meskipun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, dampaknya dapat diminimalkan melalui mitigasi berbasis potensi dan risiko bencana. Ia menilai perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai mekanisme penanganan serta pembagian tugas setiap pihak yang terlibat.

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi perlu terus diperkuat. Upaya mitigasi tidak cukup berhenti pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dipahami dan dapat dilakukan oleh masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, turut mengemuka enam kebutuhan utama perguruan tinggi di Sumatera yang memerlukan dukungan pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kebutuhan tersebut meliputi pengawalan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, validasi data kerusakan, pengkajian teknis, pendampingan teknis pembangunan, pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat, serta pelaksanaan riset, monitoring, dan evaluasi.

Keenam aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan secara terarah, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui keahlian multidisiplin, hasil penelitian, serta pendampingan teknis. Sementara itu, dukungan dan koordinasi pemerintah diperlukan agar rekomendasi akademik dapat ditindaklanjuti menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.

Staf Ahli atau Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Dr. AA Ade Kadarisman, berharap audiensi ini menghasilkan matriks kebutuhan, rekomendasi, serta gambaran kondisi aktual di lapangan. Hasil tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat diimplementasikan secara konkret, sehingga proses pemulihan berjalan lebih efektif dan masyarakat dapat kembali merasakan keamanan serta kenyamanan.

Melalui audiensi dan diskusi ini, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pakar, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Bagi UNAND, keterlibatan akademisi menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam menghadirkan ilmu pengetahuan dan hasil riset yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan serta membangun ketangguhan daerah terhadap risiko bencana di masa mendatang. (N)

 

Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik.